Guru dan Medis Prioritas di CPNS 2018


Peme­rintah akan membuka penerimaan calon pe­gawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan beberapa daerah sudah mulai mengajukan formasi yang akan dibuka pada penerimaan CPNS.

“Kami masih menunggu pengajuan semua daerah. Selagi belum dibuka mereka masih bisa mengajukan,” kata Asman usai mengukuhkan IKA DPP Unand Provinsi Kepri di Goodway, Nagoya, Sabtu (2/12).

Saat ini pihaknya sedang menghitung berapa jumlah pasti lowongan CPNS yang akan dibuka. Ia menyebutkan jumlah yang akan dibuka disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada. Dia menyebutkan sedikitnya 220 ribu PNS memasuki usia pensiun tahun depan. “Minimal 50 persen dari yang pensiun itu yang akan kami buka,” kata Asman.

Ia menyebutkan, 50 persen dari jumlah pensiun yang akan dibuka itu untuk lembaga, kementerian hingga daerah. Beberapa daerah juga telah mengajukan jumlah dan formasi yang mereka perlukan. “Nah, ini yang sedang kami hitung, dan berharap semua bisa selesai hingga akhir bulan ini,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, formasi yang paling banyak diperlukan di antaranya, tenaga pendidik dan medis.  “Tentu kami juga melihat konsentrasi pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Asman mengungkapkan, salah satu daerah yang sudah menyampaikan keperluanya adalah Batam. Beberapa waktu lalu mereka menyampaikan memerlukan guru dan medis.  “Ini akan kami coba akomodir, termasuk daerah lainnya juga,” tambahnya.

Sementara itu kisah pilu para Guru Tidak Tetap (GTT) dan guru honorer di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) akan semakin panjang. Pasalnya, keinginan para kaum pendidik itu untuk menjadi CPNS masih berliku.

Instruksi presiden memprioritaskan GTT dan guru honorer dalam rekrutmen CPNS 2018, pun sepertinya hanya menjadi angin surga saja. Pasalnya, menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisa, prosedur pengangkatan CPNS tidak boleh langsung. Ada banyak prosedur yang harus dilewati, di antaranya lolos tes, umur mencukupi, ada formasi jabatan, dan syarat teknis lainnya. “Ya nggak bisa langsung main angkat. Saya lebih setuju mereka (GTT dan guru honorer) diangkat dengan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan kontrak dengan sekolah itu. Jika mereka pindah akan putus kontraknya,” kata Bima kepada Jawa pos Group (JPG), Ahad (3/12).

Mengenai kekurangan guru, lanjut Bima, tentunya harus diinventarisasi mana sekolah yang memerlukan dan mana yang tidak. Karena, dari sekolah yang kekurangan itu kemudian dilihat dari database guru honorer mana yang sudah mengabdi lama (puluhan tahun) dan lokasinya di 3T.

Kemudian, lanjut Bima, mereka akan dites ulang untuk memastikan kualifikasi dan kompetensinya memadai.  “Jadi hanya terbatas sekolah yang masuk kriteria itu yang akan diberikan formasi,” tegasnya.

Diketahui, pada 2013, sekira 600-an ribu honorer K2 telah dites CPNS. Dari jumlah itu, diambil 270 ribu orang. Namun, karena ada yang bodong, 30 ribu peserta akhirnya dianulir. Bima juga mengungkapkan, setiap rekrutmen harus melalui tes, termasuk yang sudah pernah ikut pada 2013.

“Kalau mau diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN) ya harus tes lagi. Undang-undang tidak memperbolehkan pengangkatan langsung,” tegasnya

Sumber : riaupos.co

Semoga Bermanfaat (y)